ASKARA - Mantan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Maritim Rizal Ramli angkat suara terkait tidak dicantumkannya Presiden ke-2 RI Soeharto dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

Rizal Ramli pun mengingatkan agar Menko Polhukam Mahfud MD tidak seenaknya menghapus jasa seorang Soeharto.

Diketahui, Keppres yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) 24 Februari 2022 itu dianggap menghilangkan nama Letkol Soeharto yang berperan dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. 

"Saya dipenjara Pak Harto 1,5 tahun di penjara militer dan Sukamiskin, oposisi terhadap sistem otoriter Pak Harto. Tapi tetap mengakui jasa Pak Harto pada Serangan Umum 1 Maret. Mas @mohmahfudmd kok segitunya sih, sampai ngapusi jasa Pak Harto," cuit Rizal di akun Twitter miliknya, @RamliRizal, Sabtu (5/3). 

Rizal Ramli lantas mengutip pepatah Jawa untuk memberi peringatan kepada Mahfud agar tidak menyalahgunakan kekuasaan dengan menghapus jejak orang yang berjasa pada zaman dulu. 

"Ngono ya ngono, ning ojo ngono," ucapnya. 

Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan, Keppres tersebut sama seperti Naskah Proklamasi yang hanya menyebut nama Soekarno-Hatta. 

Mahfud MD pun menjelaskan persoalan itu dalam kicauan-kicauannya. Ia mengatakan, Keppres tersebut bukan buku sejarah, tapi penetapan atas satu titik krusial sejarah. 

Keppres itu, kata Mahfud MD, tak menghilangkan nama Soeharto di dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. Nama dan peran Soeharto disebutkan di Naskah Akademik Keppres yang sumbernya komprehensif.

Presiden Joko Widodo telah meneken keputusan Presiden Nomor 2/2022 atau Kepres 1 Maret tentang Hari Penegakkan Kedaulatan Negara. 

Tak pelak, hal itu membuat Fadli Zon tidak puas hingga menantang Mahfud untuk berdebat tentang sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949.

"P @mohmahfudmd mari ajak diskusi/debat saja sejarawan di belakang Keppres itu. Kita bisa adu data dan fakta. Tapi jgn belokkan sejarah!" tulis Fadli Zon di akun Twitter miliknya, Jumat (4/3). 

Tak tinggal diam, Mahfud MD membalas permintaan Fadli Zon dengan memintanya mengajak sendiri sejarawan itu untuk berdebat. 

"Silahkan, langsung ajak sendiri kalau mau debat, Pak. Pak @fadlizon kan bisa hubungi dia, bahkan bisa jg langsung ajak debat ke Gubernur DIY. Tim Naskah Akademik Pemda DIY dan sejarawan UGM itu sdh berdiskusi sejak 2018. Sy rak ikut di sana. St jg tak sempat jd Panitia debat," balas Mahfud.